Kategori Regulasi: Pengadaan Barang dan Jasa

1.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    
12-06-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
2.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    
21-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
3.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    
05-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
4.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
    
31-10-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
5.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
    
20-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
6.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
20-05-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
7.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis dan STandar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
    
22-04-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
8.  
  • Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
    
20-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
9.  
  • Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
 
    
14-04-2015
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
10.  
  • Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
    
05-08-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
11.  
  • Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
30-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
12.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
    
10-03-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
13.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering
    
29-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
14.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
20-03-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
15.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
    
02-02-2015
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
16.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
16-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
17.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
16-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
18.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menandatangani Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Terhadap Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang Gagal di Lingkungan Kementerian Agama
    
25-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
19.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
    
12-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
20.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
21.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
29-08-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
22.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
05-01-2014
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
23.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
20-11-2014
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
24.  
  • Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama
    
13-09-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
25.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
    
19-11-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
26.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
09-11-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
27.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
31-07-2012
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
28.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
    
07-05-2012
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
29.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
30-06-2011
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
30.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Stan Dard Bidding Document)
    
25-04-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
31.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
06-08-2010
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
32.  
  • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    
10-08-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
33.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
    
28-05-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
34.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
06-12-2007
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
  
35.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
23-10-2007
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
36.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
06-10-2006
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
37.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
08-09-2006
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
38.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
20-03-2006
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
39.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
    
16-02-2006
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
  
40.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
20-04-2005
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
41.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
20-04-2005
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
42.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang /Jasa Pemerintah
 
    
05-08-2004
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
43.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
    
03-11-2003
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
  
44.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
 
    
21-02-2000
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum